Dewan Dukung Ketegasan Gubernur Terhadap Investasi

PALANGKA RAYA-Adanya pernyataan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terkait ketegasan terhadap investasi di wilayah itu, mendapat tanggapan positif dari kalangan DPRD Provinsi.


Menurut Wakil Ketua Komisi B HM Asera dirinya sepakat apabila pemerintah, bisa bersikap tegas terhadap pengusaha ataupun investor, yang dianggap tidak ikut aturan. “Kita apresiasi dengan ajakan gubernur yang menginginkan kepala daerah di kabupaten, untuk tidak takut terhadap pengusaha atau investor yang nakal, bahkan merugikan daerah,” ujarnya kepada awak media, ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/9).


Dirinya juga mengakui selama ini, Kalteng memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.


Kalau hanya sekadar dikeruk atau diangkut demi kepentingan pribadi semata jelas hal tersebut bukanlah investasi.


Dirinya menyebut investasi sebenarnya merupakan sebuah konsep dalam memajukan daerah, pengembangan sumber daya masyarakat, dan peningkatan kemajuan daerah. Tentunya melalui kerja sama dari investor atau pihak ketiga.


Intinya apabila dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar bahkan tidak patuh terhadap aturan lebih baik tidak usah berinvestasi.


Dirinya menambahkan memang penanaman modal di daerah sudah menjadi bagian dari kehidupan dan pembangunan di wilayah Kalteng.


Hanya saja ada rambu-rambu yang juga harus diikuti.


Keberadaan sebuah PBS atau investor tidak hanya sekadar mengeruk keuntungan pribadi saja, namun wajib berkontribusi baik bagi daerah atau warga di sekitar operasional. Sejumlah konsep yang sudah sesuai regulasi, seperti corporative social responsibility (CSR) dan lainnya.


Di sektor perkebunan sawit, pengusaha yang berinvestasi di bidang itu wajib melaksanakan program plasma dengan besaran 20 persen.


Objek yang menjadi prioritas, tidak lain adalah masyarakat di sekitar kegiatan perusahaan. Secara keseluruhan program dan poin tersebut sudah tertulis dalam UU dan aturan yang jelas.


Selain itu, beberapa hal lain yang menjadi perhatian seperti pemberdayaan masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana penting lainnya tentunya pelaksanaannya juga harus diiringi dengan mengikuti aturan yang ditetapkan.


Selain itu dirinya juga menyarankan pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin perusahaan yang dianggap nakal. “ Kalau sudah berulang-ulang diingatkan, namun masih saja tidak patuh lebih baik dicabut saja izinnya,” tegasnya.


Dirinya mencontohkan seperti PBS, yang tidak memenuhi kewajiban plasma dan kemitraan. Bahkan pihak ketiga yang tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah serta masyarakat Kalteng.


Apalagi ditambah dengan adanya permasalahan dengan masyarakat tentunya terkait lahan dan soal lainnya. Pemerintah bisa melakukan sejumlah tahapan, untuk memberikan ketegasan terhadap perusahaan misalnya saja dengan membekukan sementara izin perusahaan.


Pihak investor, ujarnya, disarankan untuk memperbaiki dan membenahi kewajiban yang ada. Tentunya wajib patuh terhadap aturan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah setempat.