Belum Mampu Tingkatkan Sapras Pendidikan

28 Persen Anggaran Pendidikan Untuk Bayar Gaji dan BOS


PALANGKA RAYA-DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai anggaran pendidikan sebesar 28 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih belum mampu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Bumi Tambun Bungai ini. Pasalnya anggaran sebesar itu penggunaannya hanya untuk membayar gaji dan bantuan operasional sekolah (BOS).


Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Duwel Rawing menegaskan, anggaran sebesar Rp1,4 triliun atau 28 persen yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov), tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 


“Jika ingin pendidikan di Kalteng semakin baik dan maju, anggarannya harus di atas 30-40 persen dari APBD. Sepanjang bawah 30 persen, pendidikan di Kalteng ya seperti itu-itu saja, karena anggaran sebesar itu hanya untuk gaji dan BOS sementara untuk Saprasnya masih belum,” kata Duwel, saat dibincangi, di gedung dewan, Kamis (7/11).


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengungkapkan, anggaran sebesar 28 persen yang selalu didengung-dengungkan pemprov, hanya lebih kepada memenuhi syarat perundang-undangan minimal 20 persen, dan tidak berdampak apa-apa terhadap kemajuan sektor pendidikan di Kalteng.


“Apabila pemerintah hanya memikirkan membuka keterisolasian dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan, tapi tidak mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, jelas kedepannya akan berdampak buruk bagi masyarakat Kalteng. Sekalipun infrastruktur baik, tapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya masyarakat asli Kalteng, yang terjadi justru infrastruktur itu lebih dimanfaatkan orang luar dengan segudang pengalaman dan pendidikannya jauh lebih baik,” tegasnya.


Selain itu, sambung Duwel, mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur dan membuka keterisolasian di Kalteng sangat perlu diperhatikan. Hanya, harus diiringi dengan peningkatan SDM, yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana mengajar di seluruh sekolah yang ada di provinsi ini.


“Jangan hanya membuka keterisolasian tapi SDM tidak siap. Itu jauh lebih berbahaya dampaknya bagi Kalteng dikemudian hari, bahkan saya sering merasa prihatin melihat kondisi sekolah yang ada di provinsi ini. Sampai sekarang masih ada sekolah yang kekurangan guru, tidak memiliki ruang praktek, sarana dan prasarananya masih sangat minim, dan lain sebagainya,” ungkap politisi dari PDI Perjuangan ini.


Dikatakan, saat ini masyarakat di sejumlah desa, ada yang sampai menyediakan lahan untuk dijadikan sekolah. Tapi, pemerintah tidak bisa menyediakan dana untuk membangun gedung sekolah dan prasarana lainnya.


“Ada lagi sekolah menegah kejuruan (SMK), tapi tidak punya tempat praktek. SMK seperti apa itu. Hasil apa yang ingin dicapai jika tempat praktek saja tidak ada di sekolah itu. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan pemprov,” pungkas mantan Bupati Kabupaten Katingan dua periode ini.