BBM Naik, Mahasiswa Demo DPRD Kalteng

DEMO BBM-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Kalteng Menggugat (MKM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (5/9). Ketua DPRD Kalteng H. Wiyatno SP didampingi HM Sriosako dan anggota serta unsur pimpinan Dewan menemui pendemo di depan pagar kantor DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Dalam rangka menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi diberlakukan pertanggal 3 September 2022 lalu, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Kalteng Menggugat (MKM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (5/9).   

Ketua DPRD Kalteng H. Wiyatno SP didampingi HM Sriosako dan anggota serta unsur pimpinan Dewan menemui pendemo di depan pagar kantor DPRD Kalteng. Kepada pendmo H. Wiyatno SP menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM merupakan keputusan Pemerintah Pusat dan bukan kewenangan daerah. Namun pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, khususnya DPR RI. Saat ini kenaikan BBM terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kalteng.

“Saya selaku ketua DPRD Kalteng mengucapkan terima kasih atas masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya aspirasi ini akan segera kami teruskan kepada Pemerintah Pusat agar bisa secepatnya ditindaklanjuti,” katanya.

“Kami juga terus memantau kenaikan BBM. Terima kasih dan aspirasi ini akan kami teruskan ke pusat," tuturnya kepada mahasiswa, ujarnya.

Sebelumnya, sebagai bentuk realisasi rasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga melakukan aksi bakar ban dan foto Puan Maharani, sembari menyampaikan pernyataan sikap, diantaranya yakni menuntut DPRD Kalteng untuk mendesak DPR-RI dan Pemerintah Pusat untuk mengaudit kembali BPH Migas, dalam regulasi penyaluran BBM Bersubsidi.

Kemudian menuntut DPRD Kalteng untuk mendesak DPR-RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus jual beli berkaitan dengan dana distribusi BBM subsidi, serta mendesak DPR-RI melalui rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengawal stabilitas harga BBM Bersubsidi.

Pihaknya juga menuntuk agar DPRD Kalteng mendesak DPR-RI melalui rapat kerja Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

Dan yang terakhir adalah mendesak DPRD Kalteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalteng, berkaitan dengan regulasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.