Bapemperda Konsultasi ke Kemendagri

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) secara rutin melakukan konsultasi ke pemerintah pusat terkait dengan berbagai hal. Khususnya terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Konsultasi dilakukan demi membentuk aturan yang sesuai kebutuhan, mendapatkan masukan, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.


Wakil Ketua III DPRD Kalteng Fardawaty Darland Atjeh menjelaskan, unsur pimpinan mendampingi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta pandangan, masukan, dan pendapat dari pejabat di Kemendagri terkait dengan aturan yang akan dibuat.


Agenda ini, lanjut srikandi Partai NasDem ini, merupakan agenda ketiga yang dilaksanakan DPRD Kalteng keluar daerah. Harapannya, apa yang dikonsultasikan ini dapat memuat hal-hal atau poin-poin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kalteng. Ada pandangan tentu memberikan masukan dalam proses penyusunan.


“Unsur pimpinan yang hadir mendampingi Wakil Ketua II DPRD Kalteng Jimmy Carter dan saya sendiri bersama dengan jajaran Bapemperda DPRD Kalteng. Raperda yang sudah ada diminta pandangan, yang dimana hasil dari pandangan tersebut menjadi bahan untuk melakukan telaah terhadap raperda Kalteng yang sudah disusun,” kata Faridawaty, saat menyampaikan agenda DPRD Kalteng, Kamis (12/11) via telpon.


Dikatakan, merujuk dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka sejumlah raperda Kalteng yang sudah disusun, perlu dilakukan pembahasan kembali. Pembahasan dilakukan dalam rangka memuat poin-poin, demi penyesuaian dengan keberadaan UU Cipta Kerja itu sendiri. “Besok mendampingi ke DPR RI menghadap Panja RUU Hak Masyarakat Adat terkait raperda DPRD Kalteng tentang  Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kalteng,” ungkapnya.