Bapem Perda Kaji Banding ke DPRD Malang

PALANGKA RAYA-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem-Perda) DPRD Provinsi Kalteng melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam ranga kaji banding untuk menghimpun data dalam rangka pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kalteng tentang Penanggulangan Bencana di Kalteng.


Kunjungan yang dilaksanakan, Selasa (10/4) tersebut, langsung dipimpin Ketua Bapem-Perda DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh serta diikuti oleh beberapa Anggota Bapem-Perda.


“Kita kunjungan ke DPRD Kota Malang, kami memilih kaji bandung ke sini, karena ada kemiripan antara Kalteng dan Kota Malang. Sehingga dapat mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di 14 kabupaten/kota yang kita miliki, sebab Kota Malang sudah memiliki Perda No.1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana,” kata Faridawaty, kepada media ini, Kamis (12/4).


Lebih lanjut, Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas ini mengatakan, meski Kalteng bukan merupakan daerah rawan bencana, namun daerah ini mempunyai titik bencana yang bersifat musiman atau sesaat.


Srikandi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mencontohkan, salah satu bencana yang sering terjadi dan hanya sesaat yaitu banjir.


Namun, tidak berlangsung terlalu lama, karena dalam hitungan hari bahkan hitungan jam air sudah surut. Kemudian bencana kebakaran hutan dan lahan, yang selalu mengancam setiap tahunnya terutama musim kemarau.


“Jadi kita lebih concern pada bagaimana mekanisme pencegahan dan penanggulangan dan penganggaran untuk pemberian atau penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana (korban bencana),” kata Farida yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini.


Farida yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini juga menyampaikan, dalam raperda tersebut nantinya juga akan diatur bagaimana pelibatan pihak swasta dalam rangka bersama-sama menanggulangi bencana yang terjadi di Bumi Tambun Bungai ini.


“Dan juga terpenting akan diatur bagaimana cara melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam hal tersebut juga tentang pembentukan tim reaksi cepat,” kata anggota Komisi C DPRD Kalteng, yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) ini.