APBD PerubahanTahun Anggaran 2018 Ditetapkan

PALANGKA RAYA-DPRD Kalteng bersama Gubernur Kalteng menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Kalteng tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran 2018.


Penetapan dan pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 ini dilaksanakan dalam rapat paripurna ke 5 masa persidangan III tahun sidang 2018, yang dilangsungkan di gedung dewan, Selasa (25/9) malam.


Penetapan APBD Perubahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan pimpinan DPRD Kalteng yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Baharuddin H Lisa dan H Abdul Razak disaksikan oleh anggota DPRD Kalteng dan tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.


Penetapan dan pengesahan APBD Perubahan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya telah dilaksanakan pembahasan pembahasan antara Komisi-Komisi DPRD Kalteng dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menjadi mitra kerjanya masing-masing.


Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja gabungan Komisi DPRD Kalteng, dalam rangka mengkompilasi pembahasan Rancana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah dibahas.


Hasil rapat kompilasi rapat kerja gabungan komisi, yang disampaikan anggota DPRD Kalteng, HM Anderiansyah dalam rapat paripurna itu menjelaskan, setelah dilaksanakan pembahasan, maka diharapkan khusus badan keuangan dan aset daerah selain menjalankan fungsi SOPD juga menjalankan fungsi sebagai pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menganggarkan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2,6 triliun lebih.


“Untuk anggaran BTL sebesar Rp2,6 triliun tersebut, untuk belanja pegawai Rp1,323 triliun lebih, belanja hibah sebesar Rp1,163 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp465,480 miliar lebih, belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesarRp.61,345 miliar lebih, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp710,883 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp34,850 miliar lebih,” terang Anderiansyah.


Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, yang membidangi hukum, anggaran dan pemerintahan ini juga mengatakan, untuk Belanja Langsung (BL) berdasarkan hasil kompilasi dari masing-masing komisi, bersama dengan mitra kerja, untuk Komisi A dengan 15 SOPD telah membahas sebanyak 124 Program dan 686 kegiatan dengan total Pagu anggaran belanja langsung dengan kisaran Rp.353,807 miliar lebih.


Kemudian, Komisi B  dengan 11 SOPD, telah membahas 134 Program dan 829 kegiatan dengan total pagu anggaran berkisar Rp353,281 miliar lebih, Komisi C dengan 10 SOPD, telah membahas 163 program dan 767 kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.676,205 miliar lebih dan Komisi D dengan 7 SOPD, telah membahas sebanyak 121 program dan 651 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp993,706 miliar lebih.


“Jumlah hasil rekapitulasi dari masing-masing Komisi seluruhnya terdiri dari 542 program, 2.933 kegiatan dan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.2,377 triliun lebih. Memang semua sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, meskipun masih ada beberapa program dan kegiatan SOPD yang masih belum tertampung dalam APBD perubahan 2018. Untuk itu kami berharap agar program dan kegiatan yang belum tertampung tersebut bisa menjadi pertimbangan prioritas dalam APBD murni tahun anggaran 2019 mendatang,” pungkasnya.