7 Catatan Fraksi Golkar Harus Diperhatikan Pemerintah

RAPERDA PAMPKT


PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Dra Hj Siti Nafsiah M.Si menegaskan, kendati Fraksi Golkar menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Provinsi Kalimantan Tengah (PAMPKT) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ada sejumlah catatan harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam raperda tersebut.


Diantaranya, mengenai tarif sewa kamar asrama harus diperlakukan setara dengan tarif retribusi, termasuk besaran/nominal tarif sewa kamar. Dimana besaran tarif tersebut didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta berorientasi pada harga pasar.


“Perlakuan tarif sewa kamar setara dengan retribusi, sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Kalteng nomor 4 tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha. Kemudian besaran/nominal sewa kamar asrama, diatur sesuai pasal 7, yang menyatakan bahwa besaran tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi kepada harga pasar,” ucap Siti Nafsiah saat dibincangi, di gedung dewan, Rabu (13/1).


Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini juga mengatakan, sesuai dengan pasal 15 Perda Kalteng nomor 14 tahun 2019. Para penyewa kamar asrama yang tidak membayar sewa tepat waktu, akan dikenakan sanksi administratif dan sesuai dengan pasal 23. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya yang berakibat merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana.


“Sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 15, berupa denda sebesar 2 persen setiap bulan, dari besaran retribusi yang terutang. Lalu dalam pasal 23 jelas disebutkan bahwa mahasiswa bisa dikenai sanksi pidana kurungan paling lama (3) bulan atau sanksi denda paling banyak (3) kali besaran retribusi terutang,” tegasnya.


Kemudian, Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng juga meminta agar besaran tarif sewa kamar asrama, serta ancaman saksi administratif maupun pidana, disikapi dengan pertimbangan, pemikiran, serta keberpihakan dalam aspek sosial maupun pelayanan, khususnya bagi mahasiswa Kalteng yang sedang menimba ilmu diluar daerah.


“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar dalam perda PAMPKT, ditetapkan tarif sewa kamar asrama mahasiswa dengan besaran yang seringan-ringannya. Alternatif lain, kami meminta agar Pemprov Kalteng memberikan subsidi pembayaran sewa kamar asrama,” tandasnya.


Selain itu sambungnya, apabila besaran tarif sewa kamar asrama, ancaman sanksi administratif maupun pidana tidak diatur sebagaimana mestinya. Maka dikhawatirkan fungsi sosial asrama milik Pemprov Kalteng tidak berjalan sesuai harapan bahkan tidak berbeda dibandingkan asrama swasta.


“Perlu diingat bahwa para mahasiswa Kalteng yang sedang menimba ilmu diperantauan, merupakan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang. Yang pada saatnya nanti, akan kembali membangun Bumi Tambun Bungai,” terangnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengingatkan, agar prioritas mahasiswa yang tinggal di asrama, ditujukan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.


“Alangkah baiknya, apabila mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, dapat menjadi prioritas untuk tinggal di asrama mahasiswa Kalteng. Dan tentunya harus ada regulasi terkait batas tinggal di asrama, dibatasi paling lama 4 sampai 5 tahun saja,” pungkas Srikandi Partai Golkar Kalteng, yang juga menjabat Sekretaris PMI Kalteng ini.